Tuesday, July 16, 2019
Dunia

Gubernur Tokyo Ini Mengundurkan Diri Karena Hal Sepele Ini, Coba Kalo Pejabat di Indonesia Juga Ya

Gubernur Tokyo Ini Mengundurkan Diri Karena Hal Sepele Ini Coba Kalo Pejabat di Indonesia Juga Ya

Gubernur Tokyo mengundurkan diri krn malu ketahuan menggunakan mobil dinas ke villa keluarga dan makan di restoran mahal serta hotel mewah dlm perjalanan keluar negeri utk mempersiapkan Tokyo tuan rumah Olympiade 2020. Walaupun hal ini tidak melanggar hukum krn pemborosan tersebut diatur protokol gubernur, tapi melanggar etika membuat gubernur Tokyo malu dan mengundurkan diri.

Setya Novanto dan semua kita serta para pejabat Indonesia perlu belajar soal harga diri, rasa malu dan etika pada orang Jepang.

Seperti diketahui Setya Novanto masih mendapat gaji sebagai anggota DPR meski ditahan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Apakah Ketua DPR itu mendapat take home pay Rp 100 juta dalam sebulan?

“Lo, iya (masih terima gaji). Karena proses hukumnya masih berlanjut, dia masih berhak mendapatkan gajinya,” ucap anggota MKD Maman Imanulhaq di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017) kemarin.

Hal tersebut disampaikan Maman setelah memeriksa Novanto bersama MKD di KPK. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Novanto selaku Ketua DPR yang menyandang status tersangka dugaan korupsi e-KTP.

Soal gaji Novanto, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), anggota biasa DPR akan mendapat take home pay sebesar Rp 57 juta. Sedangkan untuk wakil ketua alat kelengkapan/komisi DPR Rp 59 juta, dan untuk ketua komisi dan alat kelengkapan mencapai Rp 60,5 juta per bulan.

“Pimpinan bisa mencapai Rp 80-100 juta, itu semua di luar reses dan kunker (kunjungan kerja),” kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto saat dihubungi, Jumat (17/11).

Yenny menjelaskan, segala bentuk tunjangan yang didapat pimpinan, ketua komisi, hingga anggota biasanya hampir sama semua, yang membedakan adalah pada tunjangan jabatan yang lebih tinggi.

“Kalau anggota DPR merangkap ketua itu Rp 18,9 juta, anggota merangkap wakil ketua sebesar Rp 15,6 juta, anggota DPR Rp 9,7 juta, untuk pimpinan dalam aturan Permenkeu tidak ditemukan,” kata dia.

Adapun khusus uang sidang/paket, lanjut Yenny, ditetapkan Rp 2 juta per bulan meskipun dalam satu bulan terdapat banyak sidang maupun tidak ada sama sekali.

“Mau ada sidang atau tidak, ya mereka dapat Rp 2 juta dikali 12,” ucap Yenny.

Sementara itu, Plt Sekjen DPR Damayanti menyebut take home pay Novanto sebagai Ketua DPR tak mencapai Rp 100 juta. Memang dia mengatakan ada sejumlah uang tunjangan lebih yang diterima pimpinan DPR daripada anggota biasa.

“Ada uang kehormatan, kalau uang kunjungan kerja, tergantung jauhnya. Kalau gaji pokok plus tunjangan standar, itu nggak sampai Rp 100 juta,” sebut Damayanti .